MATARAM – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) resmi merilis daftar penerima pendanaan riset dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2026 dengan Nomor 94/DST/C/AL.04.02/2026 pada 9 April 2026. Meski total dana yang dikucurkan mencapai angka fantastis Rp1,7 Triliun, pengumuman ini justru menyisakan pilu dan kritik tajam dari kalangan akademisi, terutama di daerah.
Berdasarkan data infografis resmi yang dirilis Ditjen Risbang, tercatat ada 104.546 proposal yang masuk ke meja kurasi. Namun, dari gelombang besar inovasi tersebut, hanya 18.215 proposal yang dinyatakan lolos pendanaan. Artinya, tingkat kesuksesan (success rate) nasional hanya berada di angka 17,4%.
Ketimpangan Antara Ekspektasi dan Realitas
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh para dosen di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seorang dosen ilmu komputer di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yang enggan disebutkan identitasnya, meluapkan keresahannya atas mekanisme seleksi tahun ini.
"Angka yang tidak lulus sangat banyak. Jika memang kapasitas pendanaan hanya terbatas untuk belasan ribu proposal, seharusnya diinformasikan secara transparan sejak awal," ujarnya kepada tim jurnalis, jumat (10/04). Ia menilai, rasio antara 100 ribu lebih proposal yang masuk dengan 18 ribu yang diterima menunjukkan adanya jurang besar dalam kemajuan riset nasional.
"Bagaimana penelitian kita mau maju kalau pendanaannya sangat timpang dibandingkan antusiasme dosen? Kami sudah habis energi menyusun proposal, tapi peluangnya sangat kecil," keluhnya.
Kritik Dominasi Bidang: Nasib Dosen Sosial di Ujung Tanduk
Senada dengan hal tersebut, AZ, seorang dosen di sebuah Universitas Negeri di Mataram, menyoroti ketimpangan fokus bidang penelitian. Data menunjukkan bahwa bidang Kesehatan (26,71%) dan Pangan (25,15%) mendominasi sebaran pendanaan, sementara bidang lainnya harus berebut sisa porsi yang kecil.
"Kami yang di rumpun sosial merasa dianaktirikan. Saat memilih topik, hampir tidak ada kategori yang benar-benar relevan dengan dinamika sosial saat ini. Semuanya diarahkan ke hilirisasi industri dan teknologi," tegas AZ, jumat (10/04). Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuka Batch 2 khusus untuk hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar distribusi dana lebih merata.
Analisis Data: Dominasi PTS dan Fokus Industri
Secara statistik, distribusi penerima dana tahun 2026 memang menunjukkan keberagaman kategori perguruan tinggi:
- PTS (Perguruan Tinggi Swasta): 59,59% (10.723 proposal)
- PTNBH (PTN Berbadan Hukum): 21,04% (3.787 proposal)
- PTN (Perguruan Tinggi Negeri): 19,37% (3.486 proposal)
Meskipun secara kuantitas PTS mendominasi, nilai pendanaan per program tetap terkonsentrasi pada sektor tertentu. Program Penelitian murni menyedot dana terbesar yakni Rp1,04 Triliun, disusul oleh Hilirisasi Riset Prioritas sebesar Rp318,1 Miliar.
Di sisi lain, bidang fokus seperti Pertahanan (2,02%) dan Maritim (3,58%) masih mendapatkan porsi yang sangat minim, memperkuat argumen para akademisi mengenai perlunya evaluasi terhadap peta jalan riset nasional.
Harapan pada Pemerintah
Pengumuman dana riset Rp1,7 Triliun ini seharusnya menjadi angin segar bagi ekosistem inovasi Indonesia. Namun, tanpa adanya peningkatan kuota pendanaan atau pembukaan gelombang kedua, semangat meneliti di tingkat akar rumput dikhawatirkan akan meredup.
Publik dan ribuan dosen yang gagal lolos menanti kebijakan diskresi, apakah pemerintah akan tetap dengan angka 17,4% tersebut, atau mendengarkan aspirasi dari daerah untuk memperluas jangkauan kebermanfaatan riset di tahun 2026.
