MATARAM - Kegelisahan melanda para pengelola jurnal ilmiah di Indonesia. Hingga awal April 2026, proses akreditasi jurnal yang diajukan sejak April 2025 belum sepenuhnya diumumkan. Kondisi ini memicu berbagai keluhan dari kalangan akademisi dan pengelola jurnal, bahkan melahirkan petisi publik yang menuntut percepatan pengumuman hasil akreditasi.
Petisi yang dimuat di platform Change.org dengan judul “Percepat Pengumuman dan Perbaiki Carut Marut Akreditasi Jurnal Ilmiah Indonesia!” telah mendapatkan perhatian luas dari komunitas akademik. Hingga Kamis (2/4/2026) jam 07.36 WITA, petisi tersebut telah ditandatangani sebanyak 502 orang.
Isi petisi tersebut menyoroti lambatnya proses akreditasi jurnal ilmiah nasional yang dinilai tidak transparan dan tidak konsisten. Para pengelola jurnal menyebut proses evaluasi yang berlangsung hampir satu tahun tanpa kepastian hasil telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pengelola jurnal di berbagai perguruan tinggi.
Akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia sendiri dilakukan melalui sistem ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional), yang berada di bawah naungan **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia**. Sistem ini menentukan peringkat jurnal nasional yang dikenal dengan klasifikasi SINTA, mulai dari peringkat 1 hingga 6.
Dalam beberapa waktu terakhir, pengumuman hasil akreditasi dinilai tidak berjalan secara serentak. Peringkat tinggi seperti SINTA 1 dan SINTA 2 disebut telah diumumkan lebih dulu sekitar sebulan lalu, sementara jurnal yang berada pada rentang peringkat SINTA 3 hingga SINTA 6 hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Bahtiar (35), seorang pengelola jurnal di mataram, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (2/4/2026), mengaku heran dengan pola pengumuman akreditasi tahun ini. Menurutnya, proses yang terjadi saat ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya.
“Tumben di periode akreditasi tahun ini agak aneh. Re-akreditasi dan peringkat 1–2 sudah diumumkan sekitar sebulan lalu. Nah, bagaimana yang untuk peringkat 3 sampai 6?” ujarnya.
Ia mengatakan, biasanya hasil akreditasi diumumkan dalam waktu yang lebih jelas dan relatif serentak, sehingga pengelola jurnal dapat segera mengetahui status akreditasi jurnal mereka.
Sementara itu, seorang akademisi lain yang dihubungi melalui WhatsApp dengan inisial UJ menyebut bahwa pengumuman kemungkinan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Insya Allah dua sampai tiga hari lagi maksimal diumumkan. Mereka tengah sibuk mengurus kegiatan pengabdian dan penelitian, jadi pengumumannya dibagi-bagi,” ujarnya.
Meski demikian, UJ mengakui bahwa dalam sejarah proses akreditasi jurnal nasional, periode kali ini menjadi salah satu yang paling lama.
“Dalam sejarah, baru kali ini paling lama dengan pola yang berbeda,” tambahnya.
Kondisi serupa juga dirasakan oleh Atika (35), seorang pengelola jurnal di Mataram. Ia mengatakan jurnal yang dikelolanya diajukan pada periode ketiga tahun lalu dan hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai hasil akreditasi.
“Iya, jurnal kami ajukan di periode 3 kemarin. Entah kapan keluarnya. Tahap 2 yang sudah setahun saja belum keluar, apalagi tahap 3,” ungkapnya.
Atika berharap pemerintah dapat segera memberikan kejelasan terkait hasil akreditasi tersebut agar pengelola jurnal dapat merencanakan pengembangan jurnal secara lebih baik.
Dalam petisi yang beredar, para pengelola jurnal juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penilaian. Mereka menyebut bahwa sebelumnya informasi mengenai skor evaluasi diri, jadwal pengajuan, hingga estimasi peringkat dapat diakses dengan cukup jelas melalui sistem ARJUNA.
Namun dalam beberapa pengumuman terakhir, muncul sejumlah kejanggalan yang memicu pertanyaan dari para pengelola jurnal. Di antaranya adalah adanya jurnal yang diajukan pada periode tertentu tetapi diumumkan dalam surat keputusan periode yang berbeda, serta hasil penilaian yang dinilai tidak sejalan dengan skor evaluasi diri yang sebelumnya tercatat dalam sistem.
Para akademisi berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem akreditasi jurnal nasional agar lebih transparan, konsisten, dan efisien. Mereka juga meminta agar pengumuman hasil akreditasi tahun 2025 dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola jurnal ilmiah di Indonesia.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, para pengelola jurnal khawatir hal tersebut dapat berdampak pada kredibilitas publikasi ilmiah nasional serta menghambat perkembangan ekosistem riset di Indonesia.
