Portalntb.com– Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara memperkuat sinergi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui kegiatan verifikasi dan validasi aset milik instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Kamis, 17/7/2026
Kegiatan koordinasi tersebut difokuskan pada penyesuaian data dan dokumen aset yang berada dalam pengelolaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, KPKNL Mataram diwakili oleh Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Arifin Nurhantanto. Sementara dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara hadir Kepala Subbagian Tata Usaha, Muhajir Irfani, bersama jajaran.
Selama kegiatan berlangsung, kedua instansi mencocokkan data administrasi dengan kondisi aset di lapangan, sekaligus menelaah kelengkapan dokumen serta status pengelolaan masing-masing aset. Verifikasi dan validasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data BMN yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam penataan dan pengamanan aset negara secara lebih efektif.
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhajir Irfani, mengatakan koordinasi lintas instansi merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola aset negara.
"Verifikasi dan validasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap aset negara memiliki data yang akurat, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Sinergi dengan KPKNL Mataram diharapkan terus terjalin guna mendukung pengelolaan BMN yang semakin profesional dan akuntabel," ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, KPKNL Mataram dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penatausahaan aset, memperkuat pengamanan aset negara, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
