LOMBOK TIMUR - Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya perbedaan cukup mencolok dalam rata-rata pendapatan pekerja informal di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan tabel statistik berjudul “Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat (rupiah), 2025”, data tersebut terakhir diperbarui pada 23 Februari 2026. Data ini diakses pada 9 April 2026 melalui laman statistik resmi BPS NTB.
Data tersebut bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 yang dilakukan BPS. Pendapatan yang dihitung merupakan rata-rata pendapatan bersih pekerja informal per bulan, termasuk pekerja yang berusaha sendiri maupun pekerja bebas di sektor pertanian maupun nonpertanian.
Rincian Pendapatan Berdasarkan Sektor
Dalam tabel tersebut, pendapatan pekerja informal dibagi dalam tiga sektor utama, yakni pertanian, industri, dan jasa, serta satu kolom yang menunjukkan rata-rata total pendapatan pekerja informal di setiap kabupaten/kota.
Di sektor pertanian misalnya, pendapatan pekerja informal di Kabupaten Lombok Timur tercatat sekitar Rp719.879 per bulan. Sementara pada sektor industri sekitar Rp1.508.136, dan sektor jasa Rp1.410.977. Jika dirata-ratakan dari seluruh sektor, pendapatan pekerja informal di Lombok Timur hanya sekitar Rp1.069.429 per bulan.
Sumbawa Barat Tertinggi
Sebaliknya, daerah dengan pendapatan pekerja informal tertinggi di NTB berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Rata-rata pendapatan pekerja informal di wilayah tersebut mencapai Rp2.260.449 per bulan.
Angka tersebut didorong oleh tingginya pendapatan pada sektor industri dan jasa yang masing-masing mencapai Rp2.491.905 dan Rp2.492.816 per bulan.
Beberapa daerah lain dengan pendapatan relatif tinggi antara lain:
- Kabupaten Bima: Rp1.961.887
- Kota Mataram: Rp1.927.844
- Kabupaten Dompu: Rp1.883.008
Sementara rata-rata pendapatan pekerja informal di tingkat provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada angka Rp1.484.859 per bulan.
Gambaran Kondisi Pekerja Informal
Rendahnya pendapatan pekerja informal di Lombok Timur juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang pemuda di Desa Rensing, Lombok Timur, berinisial MH (26) mengaku bekerja secara tidak tetap di sebuah gudang milik salah satu perusahaan e-commerce.
“Iya saya bekerja di gudang salah satu e-commerce, tidak ada kontrak. Kalau masuk kerja ya dapat gaji, kalau tidak masuk ya tidak dapat gaji" ujarnya, kamis (09/04).
MH mengatakan sistem kerja yang dijalaninya cukup fleksibel, namun berdampak pada pendapatan yang tidak menentu.
“Kadang kalau saya capek tidak saya masuk kerja, ya tidak dapat gaji. Gajinya memang kecil, tapi mau bagaimana lagi, tidak ada pekerjaan di Lombok Timur ini, apalagi saya hanya lulusan SMK" katanya, kamis (09/04).
Menurutnya, banyak anak muda di daerahnya yang akhirnya memilih bekerja secara informal karena terbatasnya lapangan pekerjaan.
Ketimpangan Pendapatan Antarwilayah
Perbedaan pendapatan antarwilayah ini menunjukkan adanya ketimpangan struktur ekonomi di NTB. Daerah yang memiliki aktivitas industri dan jasa yang berkembang cenderung memberikan pendapatan lebih tinggi bagi pekerja informal. Sebaliknya, wilayah yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional seperti Lombok Timur umumnya memiliki tingkat pendapatan lebih rendah.
Data statistik dari BPS ini menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal di daerah.
