Portalntb.com– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjadikan prinsip yanfa’unnaas atau memberi manfaat bagi sesama sebagai landasan utama dalam pengabdian.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan Dewan Pimpinan MUI NTB Masa Khidmat 2025–2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu 11/4.
“Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi umat manusia akan bertahan. Karena itu, mari bersama-sama berkhidmat menghadirkan kebermanfaatan di bidang masing-masing,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan itu, Nusron menegaskan bahwa peran ulama tidak hanya terbatas pada urusan keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Ia mendorong MUI mengambil peran strategis dalam tujuh bidang utama, mulai dari penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Menurutnya, tantangan saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, tetapi belum merata. Karena itu, MUI perlu berperan dalam menyiapkan kader ekonomi umat, tidak hanya fokus pada fikih, tetapi juga ekonomi,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Nusron juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam, terutama dengan memperkuat bidang sains dan teknologi agar seimbang dengan ilmu keagamaan.
“IImu agama penting, tapi harus diimbangi dengan penguasaan teknologi agar umat bisa maju dan berdaya saing,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Shaleh Basyarah, memberikan apresiasi atas pesan kebangsaan yang disampaikan Menteri Nusron. Ia menilai, konsep yanfa’unnaas menjadi semangat penting yang relevan untuk semua lini, termasuk dalam pelayanan pertanahan.
“Apa yang disampaikan Bapak Menteri Nusron Wahid sangat inspiratif. Prinsip memberi manfaat ini menjadi pegangan kami di daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah,” ujar Shaleh.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi antara ulama dan umara seperti yang digaungkan hari ini adalah kekuatan besar. Jika ini terus dijaga, maka bukan hanya stabilitas sosial yang tercipta, tetapi juga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” tambahnya.
Menurut Shaleh, peran MUI dalam membina umat juga dapat berjalan beriringan dengan program pemerintah, termasuk dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset.
“Kami optimistis, dengan dukungan ulama, masyarakat akan semakin sadar pentingnya tertib administrasi, termasuk dalam urusan pertanahan. Ini bagian dari upaya bersama menghadirkan kemaslahatan,” tegasnya.
Kegiatan pengukuhan MUI NTB ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPR RI, Gubernur NTB, serta unsur Forkopimda. Dengan mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara Menjaga NKRI dari NTB”, acara ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun bangsa yang lebih berkeadilan dan berdaya saing.
Melalui semangat kebersamaan dan pengabdian, kehadiran MUI diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menghadirkan manfaat nyata bagi umat dan memperkokoh persatuan bangsa.
