Portalntb.com- Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin menyinggung dan memberikab kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menutup sejumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keputusan tersebut diambil secara terburu-buru dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama anak-anak dan pekerja kecil.
“Saya sangat keberatan dan kecewa melihat tindakan penutupan ini. Seharusnya ada solusi lain tanpa harus menghentikan program,” tegas Bupati Kamis, 9/4
Menurutnya, keberadaan dapur MBG selama ini menjadi penopang penting dalam pemenuhan gizi anak-anak, khususnya para siswa. Penutupan program tersebut dikhawatirkan akan langsung berdampak pada mereka yang selama ini bergantung pada layanan tersebut.
“Kalau ditutup, bagaimana nasib anak-anak yang tadinya mendapat makan? Ini persoalan serius, tidak sesederhana yang dibayangkan,” ujarnya.
Tak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, Bupati juga menyoroti efek domino terhadap lapangan kerja. Dari total 241 dapur MBG yang beroperasi, ribuan tenaga kerja telah terserap, mayoritas merupakan ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
“Satu dapur bisa menampung sekitar 49 pekerja. Artinya, ribuan ibu-ibu kini punya pekerjaan dengan upah yang layak. Ini sangat membantu ekonomi keluarga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa program tersebut juga membuka peluang kerja bagi tenaga honorer, khususnya lulusan gizi. Bahkan, beberapa di antaranya memilih meninggalkan pekerjaan lamanya karena melihat prospek yang lebih menjanjikan di dapur MBG.
“Ada yang sampai pamit, memilih keluar dari honorer karena peluang di sini lebih menjanjikan,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Bupati meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan penutupan dapur MBG. Ia berharap ada solusi yang lebih bijak tanpa harus mengorbankan program yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.
