MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat laju inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 4,09 persen pada Maret 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,97 pada Maret 2025 menjadi 112,39 pada periode yang sama tahun ini.
Secara bulanan (month-to-month), NTB mengalami inflasi 0,81 persen, sedangkan secara tahun berjalan (year-to-date) mencapai 1,93 persen. Dari tiga wilayah cakupan IHK, Kota Bima mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,09 persen, sementara Kabupaten Sumbawa menjadi wilayah dengan kenaikan harga paling terkendali di angka 3,92 persen. Kota Mataram berada di tengah dengan inflasi 3,98 persen.
Tekanan inflasi utama berasal dari sepuluh dari sebelas kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat lonjakan tertinggi sebesar 21,60 persen (y-on-y), didorong hampir seluruhnya oleh kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang 1,24 persen terhadap total inflasi provinsi. Tarif listrik menjadi penyumbang terbesar kedua dengan andil 0,61 persen, seiring kenaikan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 5,61 persen.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga memberi tekanan signifikan dengan inflasi 4,13 persen dan andil 1,54 persen. Komoditas seperti daging ayam ras, kol putih, sigaret kretek mesin, udang basah, dan tomat menjadi penyumbang utama kenaikan harga di kelompok ini.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru meredam laju inflasi. Cabai merah mencatat andil deflasi terbesar di angka -0,07 persen, diikuti ikan teri (-0,05 persen) dan bawang putih (-0,04 persen). Penurunan harga bensin serta angkutan sungai/danau juga memberikan efek penahan sebesar -0,03 persen. Satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi y-on-y adalah Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,22 persen.
Di tengah rilis data tersebut, seorang warga Mataram yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kegelisahannya saat ditemui di kawasan Pasar Cakranegara, Minggu (05/044).
"Kami sebagai warga biasa cuma berharap semua kebutuhan pokok harganya stabil. Kalaupun ada kenaikan, tolong pemerintah juga stabilkan penghasilan dari kami," ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika harga yang terus naik tanpa diimbangi peningkatan pendapatan menciptakan tekanan tersendiri bagi rumah tangga. "Yang susah itu, kebutuhan tetap naik, permintaan pasar naik, belanja barang dan kebutuhan naik, tapi pendapatan tidak ikut naik. Ini gimana modelnya," keluhnya.
Lebih lanjut, warga tersebut menyampaikan harapannya agar kebijakan ekonomi lebih berpihak pada masyarakat kecil. "Kadang heran dan berpikir, semua kebutuhan dasar, makanan dan barang naik. Tapi kenapa pemerintah tidak memperhatikan penghasilan kami," tambahnya.
Angka inflasi Maret 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 (3,63 persen) dan Maret 2025 (1,15 persen). BPS mengimbau masyarakat mengelola pengeluaran dengan cermat, khususnya untuk komoditas volatil seperti cabai dan bawang. Pelaku pasar dan pemerintah daerah juga diharapkan menjaga stabilitas pasokan menjelang periode libur nasional agar tidak memicu ekspektasi inflasi berlebihan.
