Portalntb.com Upaya memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat hukum adat terus diperkuat. Salah satunya melalui kegiatan pendampingan partisipatif pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang berlangsung di kawasan Masyarakat Hukum Adat Pengorongan Amor-Amor, Dusun Desa Beleq, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi keberadaan tanah ulayat sekaligus memastikan hak-hak masyarakat adat mendapat pengakuan dan perlindungan melalui mekanisme administrasi pertanahan.
Pendampingan ini melibatkan masyarakat adat dan sejumlah pemangku kepentingan. Pembahasan mencakup kebijakan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, pemetaan partisipatif, mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), hingga penguatan kepastian tenurial masyarakat hukum adat.
Kegiatan diawali dengan sambutan perwakilan Masyarakat Hukum Adat Pengorongan Amor-Amor. Selanjutnya, Staff Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H., memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., turut memandu jalannya diskusi sebagai moderator.
Dalam forum tersebut, masyarakat diajak mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat. Mulai dari sejarah dan identitas masyarakat adat, kelembagaan, subjek dan objek tanah ulayat, batas wilayah, hingga pranata sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.
Pendekatan partisipatif tersebut dinilai penting agar proses pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya berorientasi pada aspek pencatatan, tetapi juga memperhatikan sejarah, nilai, serta kesepakatan adat yang hidup di tengah masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai sejarah, batas, serta keberadaan tanah ulayat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di kawasan Amor-Amor dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Sebab, tanah ulayat bukan sekadar aset, melainkan bagian dari identitas dan sejarah masyarakat adat yang harus terus dijaga keberadaannya.
