MATARAM – Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat per September 2025 yang diakses pada Selasa (14/4) ini mencatatkan penurunan angka kemiskinan menjadi 11,38 persen, realita di akar rumput menunjukkan cerita yang berbeda. Di balik angka-angka statistik tersebut, suara masyarakat mengungkapkan bahwa perjuangan bertahan hidup masih sangat nyata di sudut-sudut kota maupun desa.
Potret Lansia di Labuapi: Bertahan di Tumpukan Barang Bekas
Kritik terhadap sinkronisasi data pemerintah muncul dari masyarakat di tingkat kecamatan. Seorang pekerja swasta di Labuapi, Lombok Barat, menyoroti fenomena maraknya lansia yang harus turun ke jalan demi menyambung hidup.
"Di tempat saya tinggal, saya masih melihat banyak pemulung yang sudah tua. Ada yang mencari kardus, ada yang mencari plastik untuk dijual. Saya jadi bertanya-tanya, apakah mereka ini tidak masuk dalam pendataan pemerintah?" ungkapnya, senin (14/04).
Menurutnya, pemandangan serupa tidak hanya terjadi di pinggiran kota. Di pusat ibu kota seperti Mataram—khususnya di wilayah Gomong dan Kekalik—aktivitas memulung dan meminta-minta masih menjadi pemandangan harian yang kontras dengan narasi penurunan angka kemiskinan.
Jeritan Pengangguran Muda di Lombok Timur
Kesenjangan antara data dan realita juga dirasakan oleh MH, seorang pemuda lulusan SMK di Lombok Timur. Sebagai representasi generasi produktif, ia justru merasa terjepit dalam ketidakpastian ekonomi.
"Orang tua saya tidak punya pekerjaan, dan saya sendiri sampai saat ini belum bekerja. Kemarin sempat merantau dan bekerja di Bali, tapi sekarang sudah berhenti. Penghasilan sangat kurang, bahkan sering tidak ada sama sekali," tutur MH saat ditemui tim media, senin (14/04).
Ia berharap pemerintah tidak hanya terpaku pada angka di atas kertas, tetapi juga memastikan program bantuan dan lapangan kerja sampai ke tangan yang tepat. "Mudah-mudahan pemerintah benar-benar memperhatikan angka ini dan sinkron dengan keadaan asli di tengah masyarakat," tambahnya.
Mengintip Data BPS: Antara Angka dan Realita
Berdasarkan rilis terbaru BPS NTB per September 2025, jumlah penduduk miskin memang turun sebanyak 17,39 ribu orang dibandingkan Maret 2025, sehingga kini berada di angka 637,18 ribu orang.
Secara teknis, BPS menetapkan Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp575.856 per kapita per bulan. Artinya, seseorang dikategorikan tidak miskin jika pengeluarannya berada sedikit saja di atas angka tersebut. Namun, bagi masyarakat seperti pemulung di Labuapi atau pengangguran di Lombok Timur, batas nominal tersebut terasa sangat tipis dengan garis kelaparan yang sebenarnya.
Indikator Utama Kemiskinan NTB (September 2025):
- Persentase Penduduk Miskin: 11,38%
- Garis Kemiskinan per Rumah Tangga: Rp2.516.491 /bulan (rata-rata 4,37 anggota)
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1): 1,568 (mengalami penurunan 0,188 poin)
Tantangan Pemerintah
Kesenjangan antara klaim keberhasilan statistik dan keluhan warga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi NTB. Upaya sinkronisasi data melalui Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) seharusnya menjadi kunci agar mereka yang memulung di jalanan Gomong atau pemuda pengangguran di pelosok desa terakomodasi dalam kebijakan perlindungan sosial.
Tanpa validasi yang menyentuh realita di lapangan, angka penurunan kemiskinan akan tetap dianggap sebagai "angka cantik" yang gagal mencerminkan keringat dan kesulitan rakyat kecil di bawah garis kesejahteraan yang sesungguhnya.
Sumber Data: BPS NTB & Investigasi Lapangan
