MATARAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram resmi menerapkan kebijakan baru mulai Senin, 6 April 2026. Seluruh pejabat eselon II, III, dan IV diwajibkan menggunakan sepeda saat berangkat ke kantor. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa pejabat diberikan kebebasan memilih jenis sepeda yang akan digunakan, baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional. Yang terpenting, pilihan tersebut mendukung efisiensi dan ramah lingkungan.
"Kebijakan ini bukan sekadar simbolis, tapi bagian dari komitmen kami mengurangi beban anggaran daerah," ujar Alwan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4).
Untuk memastikan kelancaran implementasi, Pemkot Mataram telah menerbitkan surat edaran yang mengatur teknis pelaksanaan kebijakan ini. Pada tahap awal, uji coba masih difokuskan di kalangan pejabat. Namun, ke depan tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan diperluas ke pegawai lainnya dengan dukungan transportasi seperti bus khusus ASN.
Respons Positif Warga
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Mataram. Warga B (35), seorang karyawan swasta yang ditemui di kawasan Cakranegara, mengaku optimis kebijakan ini dapat mengurangi kemacetan pagi hari.
"Kalau ini diterapkan, ya bagus sekali. Sedikit tidak mengurangi kemacetan di pagi hari. Soalnya pagi hari setiap mau ke tempat kerja, macetnya minta ampun. Dengan kebijakan ini, mudah-mudahan bisa mengurangi kemacetan" katanya sambil tersenyum.
Ia juga menyoroti kondisi lalu lintas di beberapa titik yang setiap pagi sering padat. Menurutnya, Jalan Lingkar Selatan hingga kawasan depan kampus UIN kerap mengalami kemacetan ketika aktivitas masyarakat mulai meningkat.
"Jalan Lingkar Selatan kemudian depan kampus UIN setiap pagi selalu macet, apalagi kalau mahasiswa sudah masuk. Yang bikin macet mahasiswa, yang berangkat kerja, dan yang antar anaknya ke sekolah. Apalagi kalau kantor wali kota yang baru sudah mulai ditempati, pasti makin macet," ujarnya.
Ia berharap kebijakan ini tidak bersifat sementara. "Harapan saya, semoga kebijakan ini lebih lama lah. Apalagi sekarang sebentar lagi Bale Mentaram (kantor wali kota baru) akan ditempati, pasti makin macet. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini, lalu lintas jadi lebih lancar," tambahnya.
Senada dengan itu, Warga ZM yang juga berdomisili di Mataram berharap kebijakan ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang. "Mudah-mudahan selamanya diterapkan. Lumayan mengurangi macet pas pagi. Tidak terlalu banyak kendaraan juga, soalnya Mataram sudah padat sekali di pagi hari, siang, dan sore. Ada yang antar anak sekolah, ada yang ke kantor, dan lain-lain," ungkapnya.
Tantangan ke Depan
Meski mendapat dukungan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kesiapan infrastruktur pendukung. Pemkot Mataram dituntut untuk tidak hanya mengeluarkan regulasi, tetapi juga memastikan fasilitas seperti jalur sepeda dan area parkir yang aman tersedia dengan memadai.
Kebijakan bersepeda ke kantor ini menjadi ujian bagi komitmen Pemkot Mataram dalam mendorong gaya hidup sehat, ramah lingkungan, dan efisiensi anggaran. Publik akan mengawasi apakah ini sekadar program seremonial atau benar-benar perubahan budaya kerja yang berkelanjutan.
