Dinamika kebijakan pendidikan nasional kembali mencuri perhatian publik seiring dengan dihapusnya sistem peminatan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan munculnya wacana untuk menghidupkannya lagi. Pergantian arah ini mencerminkan bahwa dunia pendidikan Indonesia berada dalam proses pembenahan yang tidak pernah berhenti, baik demi mutu pembelajaran maupun demi menjawab tuntutan zaman. Di balik itu, tampak pula bahwa para pengambil kebijakan belum satu suara tentang cara terbaik menuntun siswa dalam memilih rumpun ilmu yang akan ditekuninya.
Ketika Nadiem Anwar Makarim memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengelompokan siswa SMA ke dalam jurusan ditiadakan lewat Kurikulum Merdeka. Sebagai gantinya, murid dipersilakan menyusun sendiri paket mata pelajaran yang selaras dengan ketertarikan, bakat, kapasitas, serta gambaran studi dan profesi yang dicita-citakannya. Artinya, label jurusan tidak lagi melekat pada siswa, dan mereka memegang kendali atas rangkaian pelajaran yang dirasa paling dibutuhkan.
Dari sudut pandang saya, langkah tersebut patut diapresiasi sebab membuka peluang yang lebih lebar bagi siswa untuk mengenali sekaligus menumbuhkan kemampuan dirinya. Selama sistem jurusan berlaku, masyarakat cenderung menempatkan IPA di posisi teratas, sementara IPS dan Bahasa dipandang berada di bawahnya; siswa IPA pun sering dicap lebih pandai dan lebih menjanjikan masa depannya. Penilaian itu keliru, sebab kepandaian seseorang tidak bisa disimpulkan dari nama jurusannya. Mereka yang berbakat dalam ilmu sosial, ekonomi, kebahasaan, atau kebudayaan sama berpeluangnya untuk sukses dengan mereka yang menyukai sains dan teknologi, dan masing-masing bidang memberi sumbangsih yang tak tergantikan bagi masyarakat.
Atas dasar itu, peniadaan jurusan layak dipahami sebagai ikhtiar menegakkan keadilan dan kesetaraan di ruang kelas. Siswa dapat mencicipi beragam mata pelajaran tanpa terkurung dalam sekat akademik yang kaku. Selain itu, tekanan sosial yang biasanya menyertai keputusan memilih jurusan, entah berasal dari orang tua, teman, ataupun lingkungan sekitar, berpeluang menjadi lebih ringan.
Kendati demikian, sistem tanpa jurusan bukan tanpa kelemahan. Kebebasan memilih memang menguntungkan, tetapi tidak setiap siswa sudah cukup matang untuk menentukan jalur belajarnya sendiri. Di usia SMA, banyak remaja masih mencari tahu apa yang mereka kuasai, sukai, dan impikan, sehingga keleluasaan yang diberikan tanpa bimbingan dapat berubah menjadi kebingungan. Di samping itu, mereka perlu tahu bagaimana mata pelajaran di SMA berkaitan dengan syarat masuk program studi di perguruan tinggi. Calon dokter, misalnya, mesti membekali diri dengan Biologi dan Kimia, sedangkan calon insinyur memerlukan fondasi Matematika dan Fisika. Bila tidak ada yang mendampingi, pilihan siswa bisa meleset dari kebutuhan studi lanjutnya.
Kendala berikutnya terletak pada daya dukung sekolah. Kondisi dan sarana setiap sekolah tidaklah seragam. Sekolah di kota umumnya lebih mudah menyediakan banyak pilihan mata pelajaran karena guru dan fasilitasnya relatif memadai, sedangkan sekolah di wilayah terpencil kerap terkendala jumlah pengajar, laboratorium, perangkat teknologi, dan bahan ajar. Dengan demikian, kebebasan memilih sulit terwujud secara merata jika kualitas pendidikan antardaerah belum setara. Saya berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian kelonggaran kepada siswa; pemerintah juga wajib memastikan sekolah sanggup menjalankannya, agar kebijakan itu tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi sungguh dirasakan dalam kegiatan belajar sehari-hari.
Pada periode berikutnya, di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, mengemuka rencana menghadirkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, yang dijadwalkan berlaku mulai tahun ajaran 2027/2028. Rencana ini menandakan adanya kepedulian untuk memperkokoh penguasaan dasar keilmuan serta pendalaman rumpun ilmu di SMA. Dengan pembagian rumpun tersebut, proses belajar diharapkan lebih terfokus sehingga siswa lebih siap secara akademik ketika memasuki bangku kuliah.
Saya menilai gagasan ini juga berpijak pada alasan yang masuk akal. SMA bukan hanya tempat membekali siswa dengan pengetahuan umum, melainkan juga persiapan untuk menentukan arah studi dan hidup selanjutnya. Karena itu, pemantapan materi sesuai rumpun ilmu dapat memberi pemahaman yang lebih dalam. Siswa yang berminat pada kedokteran memerlukan landasan Biologi dan Kimia yang kuat; yang menekuni rekayasa membutuhkan Matematika dan Fisika yang mumpuni; yang menyasar hukum, ekonomi, sosiologi, atau politik perlu menguasai ilmu sosial; sedangkan yang tertarik pada sastra, komunikasi, dan linguistik perlu mengasah keterampilan berbahasa serta wawasan budaya.
Pendalaman semacam itu memungkinkan siswa mempersiapkan diri secara terarah menuju cita-citanya, dan energi belajar mereka dapat dicurahkan pada materi yang memang berhubungan dengan studi lanjutan. Hal ini relevan karena tiap program studi di perguruan tinggi menetapkan karakter dan prasyarat akademik yang tidak sama.
Meski begitu, rencana tersebut mesti ditelaah dengan sikap kritis supaya persoalan lama tidak terulang. Yang paling patut diwaspadai ialah bangkitnya kembali anggapan bahwa IPA lebih terhormat daripada IPS dan Bahasa. Jika cara pandang itu dibiarkan, penjurusan justru dapat melanggengkan diskriminasi akademik di sekolah. Menurut saya, sukses atau tidaknya sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada rancangan sistemnya, tetapi juga pada pola pikir masyarakat tentang pendidikan. Selama stigma bahwa siswa IPA lebih cerdas masih hidup, pergantian sistem apa pun belum tentu melahirkan lingkungan belajar yang adil. Pemerintah dan sekolah karenanya harus terus menegaskan bahwa semua rumpun ilmu sama berharganya.
Hal lain yang perlu dijaga adalah ketepatan dalam menetapkan jurusan bagi siswa, yang harus bertolak dari minat dan kemampuan mereka. Faktanya, cukup banyak siswa yang menentukan pilihan karena menuruti harapan orang tua, terbawa teman, atau tergiur citra jurusan yang dianggap bergengsi dan menjanjikan peluang kerja. Siswa yang terdampar di jurusan yang tidak cocok akan kesulitan mencerna pelajaran, kehilangan semangat, bahkan tertekan, sehingga hasil belajarnya tidak maksimal. Oleh sebab itu, keputusan penjurusan semestinya tidak semata-mata bersandar pada nilai rapor atau kehendak pihak tertentu, melainkan juga pada pemetaan kemampuan, minat, bakat, dan cita-cita siswa.
Selain itu, pembatasan yang terlalu ketat berisiko menutup akses siswa terhadap bidang ilmu lain. Padahal, tantangan hidup masa kini menuntut kecakapan lintas disiplin. Peneliti sains pun harus piawai berkomunikasi dan peka terhadap persoalan sosial, sebagaimana pegiat ilmu sosial memerlukan nalar logis, kemampuan berhitung, dan pemahaman akan kemajuan teknologi. Pendidikan karenanya tidak patut hanya berfokus pada satu gugus mata pelajaran. Siswa memerlukan cakrawala yang luas untuk menghadapi beragam persoalan, sehingga pendalaman satu bidang perlu diseimbangkan dengan kesempatan menyerap ilmu dari bidang lain.
Bila kedua kebijakan itu disandingkan, tampak bahwa masing-masing membawa untung dan rugi. Sistem tanpa jurusan memberi ruang gerak yang luas, tetapi menuntut bimbingan akademik yang kokoh. Sebaliknya, sistem berjurusan menolong siswa menukik ke bidang tertentu, tetapi dapat menyempitkan ruang penjelajahan jika dijalankan secara kaku. Dari sini saya menyimpulkan bahwa tidak ada sistem yang dengan sendirinya menjamin keberhasilan pendidikan. Hasil akhirnya lebih ditentukan oleh mutu perancangan kebijakan, kesungguhan guru menjalankannya, dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Maka, pembaruan kurikulum seharusnya tidak sekadar mengganti sistem, tetapi juga menimbang pengaruhnya terhadap kemajuan akademik dan pembentukan karakter siswa.
Menurut pandangan saya, jalan tengah yang paling ideal adalah memadukan keunggulan keduanya. Siswa tetap diberi keleluasaan menggali minat dan bakat, namun pada saat yang sama dibekali pengetahuan dasar dari beragam rumpun ilmu. Dengan cara ini, siswa yang memusatkan perhatian pada satu bidang tetap berkesempatan menjelajahi mata pelajaran lainnya.
Pelaksanaan model semacam itu memerlukan layanan bimbingan dan konseling yang andal. Guru BK bersama wali kelas dapat menolong siswa mengenali kekuatan dirinya, menakar kemampuan akademiknya, dan memilih mata pelajaran sesuai rencana studi dan karier, sehingga keputusan tidak diambil secara tergesa-gesa atau sekadar meniru orang lain. Peran orang tua pun tak kalah penting sebagai sumber dukungan dan dorongan semangat. Namun, dukungan itu jangan sampai bergeser menjadi paksaan; arah pendidikan anak sebaiknya tetap memperhitungkan kehendak, kemampuan, dan potensi anak itu sendiri.
Dari sisi pemerintah, kesiapan sekolah harus dipastikan sebelum kebijakan baru diberlakukan. Guru yang sesuai bidang keahlian, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, dan sumber belajar merupakan unsur-unsur yang tidak boleh diabaikan, supaya pergantian kebijakan tidak melahirkan jurang baru antara sekolah yang serba lengkap dan sekolah yang serba terbatas. Evaluasi berkala juga mutlak diperlukan, misalnya dengan menilik capaian belajar, semangat belajar, ketepatan pilihan mata pelajaran, kesiapan studi lanjut, serta hambatan yang dihadapi guru dan sekolah. Temuan evaluasi itu kemudian dipakai untuk menyempurnakan kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di Indonesia.
Saya juga berpendapat bahwa perumusan kebijakan sebaiknya melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, hingga akademisi dan pengamat pendidikan. Setiap kelompok menyimpan pengalaman dan sudut pandang tersendiri tentang apa yang terjadi di ruang-ruang kelas. Dengan mendengarkan mereka, kebijakan yang lahir tidak hanya mencerminkan kacamata pemerintah, tetapi juga berakar pada kenyataan di lapangan.
Pada akhirnya, pergeseran kebijakan dari era Nadiem Anwar Makarim ke era Prof. Dr. Abdul Mu’ti tidak selayaknya dibaca sebagai adu gagasan untuk mencari siapa yang paling benar. Keduanya bermuara pada tujuan yang sama, yakni memajukan mutu pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya; yang membedakan hanyalah cara menuntun proses belajar dan menyiapkan masa depan siswa. Penghapusan jurusan mengingatkan kita bahwa siswa perlu bebas memilih sesuai minat dan bakatnya, sedangkan rencana menghidupkan kembali jurusan mengingatkan bahwa mereka juga perlu fondasi yang kokoh dan pendalaman bidang agar siap menempuh jenjang selanjutnya. Kedua pesan itu dapat saling melengkapi bila disusun dengan perencanaan yang cermat.
Sebagai simpulan, menurut saya pendidikan yang ideal bukanlah yang mengekang pilihan siswa, tetapi juga bukan yang melepas mereka tanpa arah dan pendamping. Pendidikan perlu menyeimbangkan kebebasan menumbuhkan potensi dengan pemantapan pengetahuan dan kecakapan akademik. Siswa patut diberi kesempatan menjelajahi berbagai bidang ilmu sekaligus dituntun agar dapat menetapkan arah studi yang cocok dengan kemampuan dan impiannya. Dengan begitu, sasaran utama pendidikan bukan sekadar menempatkan siswa di jurusan IPA, IPS, atau Bahasa, melainkan menolong setiap orang menemukan dan menumbuhkan kelebihannya.
Maka, yang semestinya menjadi sorotan utama pemerintah bukan hanya soal menghapus atau menghidupkan kembali penjurusan, melainkan bagaimana menjamin bahwa setiap kebijakan sungguh bermanfaat bagi siswa. Setiap perubahan hendaknya berpijak pada kebutuhan nyata, kesiapan sekolah, pemerataan sarana, dan cita-cita jangka panjang pendidikan nasional. Jika kebijakan dirancang dengan tepat, Indonesia berpeluang melahirkan generasi yang tidak hanya cemerlang secara akademik, tetapi juga berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan.