Membaca rencana Kemendikdasmen mengembalikan penjurusan SMA pada tahun ajaran 2027/2028—antara kebutuhan pondasi akademik yang kuat dan ruang kebebasan belajar Kurikulum Merdeka.
Dunia pendidikan Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Pada 5 November 2026 di Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengumumkan rencana untuk membuka kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat belum lama sistem penjurusan tersebut dihapuskan melalui kebijakan Kurikulum Merdeka.
Bagi para siswa, orang tua, dan guru, perubahan ini memunculkan tanda tanya besar: mengapa kebijakan yang baru berjalan beberapa tahun tiba-tiba hendak diubah kembali? Apakah penghapusan jurusan sebelumnya dianggap kurang berhasil, atau justru kita sedang mencari titik tengah terbaik bagi masa depan pendidikan anak-anak Indonesia?
Kilas Balik: Mengapa Dulu Jurusan Dihapus?
Saat Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim, penghapusan peminatan IPA, IPS, dan Bahasa menjadi salah satu terobosan paling berani. Tujuannya sederhana namun mulia: membebaskan siswa dari kotak-kotak jurusan yang kaku. Siswa diberi keleluasaan memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah mereka.
Dengan cara ini, seorang siswa yang menyukai sosiologi tetap bisa mengambil mata pelajaran biologi atau kimia jika memang dibutuhkan untuk cita-citanya. Pendekatan ini ingin menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran agar mereka bisa mengenali potensi dirinya secara lebih luas sejak bangku SMA.
Tantangan di Lapangan yang Sering Terlupakan
Di atas kertas, kebebasan memilih mata pelajaran terdengar sangat ideal. Namun, pelaksanaannya di lapangan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tanpa pendampingan yang matang, banyak siswa justru kebingungan menentukan pilihan dan akhirnya sekadar ikut-ikutan teman atau mengikuti tren semata.
Hal ini sejalan dengan temuan dalam Risalah Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022. Kajian tersebut menyoroti bahwa keberhasilan penghapusan jurusan sangat bergantung pada kesiapan sekolah dan kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK). Faktanya, jumlah guru BK di banyak sekolah masih terbatas, sementara pemahaman mengenai peta peminatan belum merata. Artinya, ganti aturan saja tidak cukup jika kesiapan di ruang-ruang kelas belum memadai.
Alasan Jurusan Kembali Dibuka dan Dua Sisi Mata Uang
Kini, Kemendikdasmen berencana menghidupkan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada tahun ajaran 2027/2028 dengan pertimbangan memperkuat pengetahuan dasar (foundational knowledge) siswa. Pemerintah menilai penguatan bidang keilmuan yang terarah sejak SMA sangat penting agar lulusan lebih siap dan tidak kaget saat memasuki dunia perkuliahan.
Perbandingan Dua Pendekatan Sistem Belajar di SMA
| Aspek | Kurikulum Merdeka (Tanpa Jurusan) | Rencana Penjurusan 2027/2028 |
| Fokus Utama | Fleksibilitas dan kebebasan memilih mata pelajaran lintas minat. | Penguatan fondasi keilmuan (IPA, IPS, Bahasa) secara terarah. |
| Kelebihan | Siswa leluasa mengeksplorasi minat sesuai bakat unik masing-masing. | Materi lebih terfokus untuk mempersiapkan siswa masuk perguruan tinggi. |
| Tantangan | Siswa rawan bingung atau ikut-ikutan jika kekurangan bimbingan guru BK. | Berisiko membatasi minat lintas bidang dan memunculkan stigma jurusan unggulan. |
Jangan Lupakan Kualitas Guru dan Pendidikan Karakter
Meski penjurusan menawarkan arah belajar yang lebih jelas, keberadaan nama jurusan tidak otomatis mendongkrak prestasi siswa. Keberhasilan di kelas tetap ditentukan oleh kualitas pengajaran, kompetensi guru, serta ketersediaan fasilitas belajar. Selain itu, pemerintah wajib memperhatikan pemerataan sarana antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil agar kebijakan baru ini tidak memperlebar jurang ketimpangan mutu pendidikan.
Lebih dari sekadar nilai akademik, sekolah juga memikul tanggung jawab membentuk karakter. Sebagaimana ditekankan pakar pendidikan Thomas Lickona dalam bukunya Educating for Character (1991), pendidikan sejati harus menumbuhkan pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral secara utuh. Kepintaran intelektual tanpa integritas hanya akan melahirkan generasi yang pandai secara teori namun abai terhadap dampak sosialnya. Karena itu, di jurusan mana pun siswa berada, penanaman kejujuran, empati, dan tanggung jawab harus tetap menjadi napas utama sekolah.
Pandangan Penulis: Mengambil Jalan Tengah yang Bijak
|
Menurut saya, setiap kali terjadi pergantian kebijakan, kita tidak perlu merombak semuanya dari titik nol. Gagasan baik dalam Kurikulum Merdeka—seperti penghargaan terhadap potensi unik tiap anak dan keluwesan belajar—tetap sangat relevan untuk dipertahankan. Di sisi lain, pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa bisa menjadi kerangka agar siswa memiliki bekal akademik yang lebih matang.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan kaitan antara penjurusan ini dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta jalur masuk perguruan tinggi, agar siswa dan orang tua dapat merencanakan masa depan dengan tenang. Yang tak kalah penting, hapus anggapan lama bahwa satu jurusan lebih bergengsi daripada jurusan lainnya. Setiap bidang ilmu memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa.
Pada akhirnya, masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh seringnya nama kurikulum berganti atau ada tidaknya label jurusan di rapor siswa. Ukuran keberhasilan sejati adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu melahirkan generasi muda yang cerdas secara keilmuan, matang dalam keterampilan, serta kokoh moral dan kepeduliannya terhadap sesama.
DAFTAR PUSTAKA
ANTARA. (5 November 2026). Kemendikdasmen Buka Kembali Jurusan SMA IPA, IPS, Bahasa Tahun Depan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kemendikbudristek. (2022). Risalah Kebijakan Nomor 7, September 2022: Urgensi Penguatan Pemahaman Sekolah dan Kapasitas Guru BK Terkait Penghapusan Jurusan/Peminatan di Jenjang SMA pada Kurikulum Merdeka.
Savitri, D. (9 November 2026). Penjurusan SMA Berlaku Lagi pada 2027, Kemendikdasmen: Fleksibel Pindah Jurusan. detikEdu.