LOMBOK BARAT – Kabar menggembirakan datang bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah sempat mengalami masa suspensi atau penghentian sementara, sebanyak 110 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur MBG di wilayah tersebut kini resmi diperbolehkan beroperasi kembali.
Keputusan ini tertuang dalam surat resmi Badan Gizi Nasional (BGN) bernomor 1650/D.TWS/04/2026 yang diterbitkan pada Rabu, 16 April 2026. Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan, S.IP., M.Han., tersebut secara resmi mencabut status pemberhentian sementara operasional bagi SPPG terlampir.
Langkah ini diambil setelah BGN melakukan verifikasi ketat di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, ratusan dapur MBG di NTB tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan utama untuk kembali melayani masyarakat. Syarat mutlak yang berhasil dipenuhi meliputi kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan setempat serta ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar Badan Gizi Nasional.
"Dengan diterbitkannya surat ini, status pemberhentian sementara operasional SPPG terlampir dinyatakan dapat beroperasi kembali untuk melaksanakan pelayanan pemenuhan gizi sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlaku," bunyi poin ketiga dalam surat tersebut.
BGN menekankan bahwa pembukaan kembali ini bukan sekadar formalitas. Operasional dapur-dapur ini krusial untuk menjamin asupan gizi bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di daerah tertinggal. Namun, BGN juga memberikan peringatan keras. Seluruh mitra diwajibkan tetap menjalankan operasional sesuai standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada kompromi soal kebersihan dan kesehatan makanan.
Di lapangan, kabar pencabutan suspensi ini disambut lega oleh warga. Tika (30), seorang warga Polak Labuapi, mengaku bersyukur dapur MBG di lingkungannya sudah aktif kembali. Menurutnya, program ini sangat membantu perekonomian dan kesehatan keluarga, meskipun sempat tersendat karena ulah segelintir oknum.
"Alhamdulillah kalau sudah aktif kembali, kita sebagai masyarakat ikut senang. Sebenarnya MBG ini bagus, apalagi untuk daerah-daerah tertinggal seperti tempat kami," ujar Tika saat ditemui di lokasi, Jumat (17/4).
Ia mengakui bahwa masalah yang menyebabkan penutupan sementara sebelumnya memang ada, namun ia menyayangkan jika hal itu membuat program bagus terhenti total. "Cuma memang ada oknum sebagian saja yang nakal. Anak saya selalu senang pas mau ambil MBG-nya di tempat posyandu. Semoga ke depannya pengelola SPPG semakin amanah dan tidak mengulang kesalahan yang sama," tambahnya penuh harap.
Dengan aktifnya kembali 110 dapur ini, diharapkan distribusi makanan bergizi di NTB dapat berjalan optimal. BGN melalui suratnya juga menegaskan bahwa surat keputusan ini menjadi dasar resmi bagi SPPG untuk melanjutkan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tetap menjamin kualitas gizi dan standar keamanan pangan.
Pemerintah melalui BGN tampaknya ingin mengirimkan pesan jelas: program MBG adalah prioritas nasional yang tidak boleh main-main. Kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi adalah harga mati. Bagi warga NTB, kembalinya dapur-dapur ini adalah angin segar agar program gizi gratis bisa tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh generasi penerus bangsa.
