Diskominfo Waspadai Hoaks Pilkada

 

Dinas Komunimasi dan Informatika Kota Mataram, akan memasifkan patroli digital menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024. Momen pesta demokrasi lima tahunan ini, sangat rawan penyebaran berita bohong alias hoaks yang perlu diwaspadai.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa dikonfirmasi pada Jumat, 21 Juni 2024 menjelaskan, berita bohong atau hoaks dalam kontestasi pemilihan kepala daerah seperti saat ini, kecenderungan akan meningkat. Pola penyebaran hoaks akan berulang berdasarkan isu-isu besar dalam pemerintahan. Salah satu contohnya adalah, pandemi covid-19 menjadi marak adalah hoaks tentang kesehatan. Kasus ini akan terulang pada momen tahun politik. “Saya pikir masyarakat kita sudah sangat memahami hal-hal semacam itu di dunia maya,” terang Nyoman.

 

Namun demikian lanjutnya, kewaspadaan dan literasi digital sangat penting di era perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, informasi benar dan informasi tidak benar sangat mudah tersaji di media sosial. Karena itu, sangat tergantung dari masyarakat untuk menyaring informasi sehingga dibutuhkan literasi digital. “Iya, semua tergantung kita semua menyaring informasi itu,” katanya.

 

Untuk kasus hoaks menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, belum ditemukan atau ada laporan dari masyarakat. Sedangkan, di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden ditemukan satu kasus dan masuk ranah hukum. Akan tetapi, kasus yang terjadi pada pemilihan legislatif menjadi pembelajaran bersama untuk berhati-hati menyampaikan informasi yang belum tentu benar. “Sesuatu yang benar tetapi disampaikan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan juga menjadi persoalan,” ujarnya.

 

Nyoman menegaskan, mengantisipasi hoaks pilkada telah dijalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sosialisasi literasi digital dinilai penting, termasuk memasifkan informasi-informasi dari sumber resmi, sehingga masyarakat mengakses informasi resmi. Di satu sisi, ia mengingatkan masyarakat harus memilah dan memilih informasi yang diterima.